POLRI PRIHATIN TRAGEDI NTT – WAKAPOLRI PERINTAHKAN JAJARAN TURUN LANGSUNG KAWAL PROGRAM APBN 2026 AGAR BANTUAN TEPAT SASARAN

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga dan tidak mampu membeli alat tulis sekolah.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi di NTT dan menegaskan Polri tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang sangat komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

“pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0% kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.

Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan yang disampaikan oleh Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk membantu menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.

“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.

Masukan tersebut menjadi landasan penting bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah nyata, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.

“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.

“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tegas Wakapolri.

Program-Program yang Akan Dikawal Polri

Untuk memastikan masyarakat memahami haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;

• Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga;

• Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama;

• Bantuan Permakanan bagi lansia dan disabilitas;

• Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);

• PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat;

• Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);

• Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR;

• Sertifikat halal gratis bagi UMK;

• Uang saku magang bagi fresh graduate;

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.

“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan.

“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.

“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkas Wakapolri.

“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu.”

Ka Ops Damai Cartenz 2026: Kedekatan Polri dan Masyarakat Kunci Kedamaian Papua

NDUGA – Pendekatan keamanan di Tanah Papua terus bertransformasi. Tak sekadar menjaga situasi lewat pos penjagaan, Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 memilih langkah jemput bola dengan menyapa langsung masyarakat hingga ke pelosok kampung.

Pemandangan hangat ini terlihat di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pada Kamis (2/2). Personil ODC 2026 Sektor 3 Nduga menggelar patroli jalan kaki menyusuri Kampung Kora hingga ke halaman Gereja Siom, tak jauh dari Pos Koteka.

Bukan dengan ketegangan, kehadiran aparat justru disambut suasana akrab. Dalam kegiatan "sambang masyarakat" tersebut, personil Polri tampak berdialog santai dengan warga dan jemaat gereja, sembari menyerahkan bantuan bahan makanan (bama). Langkah ini menjadi simbol nyata bahwa kehadiran negara adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan fisik seperti patroli hanyalah satu sisi mata uang. Sisi lainnya yang tak kalah penting adalah memenangkan hati masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasa dekat dengan Polri. Melalui kegiatan sambang ini, kami berharap dapat memperkuat hubungan serta membangun kepercayaan (trust) antara masyarakat dengan aparat," ujar Brigjen Pol Faizal dalam keterangannya.

Jenderal bintang satu ini menambahkan, kedekatan emosional adalah kunci vital. Ketika masyarakat percaya pada aparat, maka tugas Satgas Tindak ODC dalam menjaga keamanan wilayah menjadi lebih efektif dan didukung penuh oleh warga setempat.

Lebih jauh, Brigjen Pol Faizal menekankan bahwa situasi kondusif di Nduga dan Papua secara umum bukan kerja satu pihak saja. Sinergi antara warga dan kepolisian adalah pondasi utama.

"Kita harus bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Tanah Papua. Masyarakat dan Polri harus bekerja sama untuk mewujudkan kedamaian yang berkelanjutan," tambahnya.

Menutup keterangannya, Kaops Damai Cartenz menyampaikan pesan moral kepada seluruh elemen masyarakat Papua. Ia mengajak semua pihak untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban.

"Kerjasama dan saling menghargai antar sesama akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai," pungkasnya.

Kapolda Metro Jaya Sambangi Green House Perumahan Bekasi, Dukung Program Pangan Mandiri

Bekasi — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri meninjau Green House di kawasan perumahan wilayah Kota Bekasi, Jumat (6/2/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakapolda Metro Jaya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan dan penghijauan lingkungan di tengah masyarakat perkotaan.

Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Irwasda Polda Metro Jaya serta Kapolrestro Bekasi Kota. Rombongan melihat langsung pengelolaan Green House yang dimanfaatkan warga untuk budidaya tanaman sayuran dan tanaman produktif lainnya di lingkungan perumahan.

Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, keberadaan Green House di tengah permukiman dapat menjadi salah satu solusi menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menilai program berbasis masyarakat seperti ini perlu didorong karena memberikan manfaat langsung bagi warga.

“Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan aparat dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan sehat. Kami mendukung inisiatif yang bermanfaat bagi ketahanan pangan dan kualitas lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendukung program-program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hijau di wilayah Bekasi.

POLRI PRIHATIN TRAGEDI NTT – WAKAPOLRI PERINTAHKAN JAJARAN TURUN LANGSUNG KAWAL PROGRAM APBN 2026 AGAR BANTUAN TEPAT SASARAN

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi keluarga dan tidak mampu membeli alat tulis sekolah.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi di NTT dan menegaskan Polri tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali.

“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk semakin mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema APBN 2026 yang sangat komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

“pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju 0% kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.

Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan yang disampaikan oleh Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, yang menilai Polri memiliki potensi besar untuk membantu menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.

“Arah kebijakan Presiden yang tertuang dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri, karena telah menyiapkan program yang sangat lengkap guna membantu masyarakat terhindar dari kemiskinan ekstrem. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.

Masukan tersebut menjadi landasan penting bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.

Sebagai langkah nyata, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat.

“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.

“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tegas Wakapolri.

Program-Program yang Akan Dikawal Polri

Untuk memastikan masyarakat memahami haknya, Polri akan membantu menyosialisasikan dan mengawal berbagai program pemerintah, antara lain:

• Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga;

• Bantuan Sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga;

• Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama;

• Bantuan Permakanan bagi lansia dan disabilitas;

• Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);

• PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat;

• Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);

• Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan KUR;

• Sertifikat halal gratis bagi UMK;

• Uang saku magang bagi fresh graduate;

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.

“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke lapangan.

“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.

“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” pungkas Wakapolri.

“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu.”

Unsur Dakwaan JPU Kurang Bukti

Samarinda - Kaltim, Kamis 5/2/2026-Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor 870/Pid.B/2025/PN SMD kembali digelar di Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak mampu membuktikan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa I Nyoman Sudiana.

Persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum itu menghadirkan terdakwa I Nyoman Sudiana yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Rustani dan rekan. Agenda sidang difokuskan pada penilaian pembuktian serta fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama rangkaian persidangan sebelumnya.

Kuasa hukum terdakwa Rustani,SH dalam keterangannya menegaskan bahwa sejak awal proses persidangan, pihak JPU tidak dapat menghadirkan alat bukti yang kuat dan sah untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Menurutnya, unsur-unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi secara hukum.

Rustani menyampaikan keyakinannya bahwa kliennya, I Nyoman Sudiana, layak untuk dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Ia menilai keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan JPU justru memperkuat posisi terdakwa.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang pada dakwaan yang telah dibacakan sebelumnya. Namun, dalam persidangan, majelis hakim mencermati bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam pembuktian yang disampaikan oleh pihak penuntut umum.

Majelis hakim dalam persidangan tersebut juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pertimbangan hukum yang akan diambil majelis hakim.

Suasana persidangan pada Rabu 4/2/2026 pukul 15:00 wita samapi selesai  berlangsung tertib dan kondusif, dengan para pihak menyampaikan argumen dan tanggapan secara bergantian. Majelis hakim berulang kali mengingatkan agar seluruh pihak tetap berpegang pada fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Hukun terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) terhadap tuntutan Penuntut Umum, dalam perkara pidana Nomor 870/Pid.B/2025/PN Smd. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya pada pokoknya mengarahkan pembuktian pada Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu “menggunakan surat palsu/yang dipalsukan”, karena unsur “membuat surat palsu” tidak terbukti secara meyakinkan di persidangan.

Bahwa perkara a quo pada hakikatnya berkaitan dengan riwayat penguasaan/alas hak tanah yang panjang, melibatkan banyak pihak Pungkasnya. 

Sidang lanjutan perkara pidana nomor 870/Pid.B/2025/PN SMD kemudian ditutup dan majelis hakim menyatakan akan melanjutkan persidangan pada agenda berikutnya. Putusan akhir atas perkara ini dinantikan, seiring dengan keyakinan kuasa hukum bahwa I Nyoman Sudiana akan diputus bebas karena unsur dakwaan tidak terbukti. (Harry-indonet-7.com)

Lanal Dabo Singkep Gelar Aksi Bersih Pantai Dalam Program “Pantai Bersih” di Pantai Sekop

TNI AL, Lingga- Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dabo Singkep melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai dalam rangka Program Pantai Bersih yang digelar di Pantai Sekop, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Jum'at (6/02/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Palaksa Lanal Dabo Singkep Mayor Laut (P) Pitrajaya Burnama, mewakili Komandan Lanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Hendri Wicaksono, M.Tr.Opsla. Aksi bersih pantai ini merupakan bentuk kepedulian TNI AL terhadap kelestarian lingkungan pesisir serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut dan pantai.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan bersih-bersih Pantai Sekop melibatkan berbagai unsur, antara lain Satpol PP Kabupaten Lingga, Kelurahan Dabo, UPP Kelas III Kabupaten Lingga, Syahbandar Dabo, Saka Bahari SMK Mahardika, Saka Bahari SMKN 1 Singkep, Saka Bahari SMAN 1 Singkep, Saka Bahari SMAN 2 Singkep, serta masyarakat Sekop Laut.

Komandan Lanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Hendri Wicaksono, M.Tr.Opsla., melalui Palaksa Lanal Dabo Singkep menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan area pantai dari sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, khususnya wilayah pesisir yang memiliki peran penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Melalui Program Pantai Bersih ini, Lanal Dabo Singkep berharap terwujudnya lingkungan pantai yang bersih, sehat, dan lestari, serta terjalinnya sinergi yang kuat antara TNI AL, instansi terkait, pelajar, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.

Pos TNI Angkatan Laut Bengkalis Bersama Damkar dan Warga Berhasil Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Kelebuk

TNI AL, Dumai- Aksi cepat TNI AL, Petugas Pemadam Kebakaran, bersama warga berhasil menanggulangi kebakaran lahan perkebunan milik warga di Desa Kelebuk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Jumat (06/02/2026). 

Sekitar pukul 19.00 WIB, Komandan Pos TNI AL Bengkalis Lettu Laut (PM) Nirwan Hastya mendapat laporan dari warga tentang ada kebakaran lahan yang terjadi di Desa Kelebuk. Menindak lanjuti laporan tersebut, Komandan Posal Bengkalis segera berkoordinasi dengan instansi terkait dan bergerak cepat menuju lokasi kejadian. 

Setibanya di lokasi, tim langsung melaksanakan upaya pemadaman serta penyekatan api guna mencegah penyebaran kebakaran yang berpotensi meluas kearea perkebunan maupun permukiman warga. Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari warga Desa Kelebuk yang secara sukarela turut membantu proses pemadaman.

Dalam pelaksanaan pemadaman, tim menghadapi kendala berupa terbatasnya sumber air disekitar lokasi kebakaran, sehingga menuntut upaya ekstra serta koordinasi yang optimal antar unsur yang terlibat. Meski demikian, semangat serta tekad kuat seluruh personel dan masyarakat tidak surut hingga akhirnya kobaran api berhasil dipadamkan menjelang larut malam dan situasi dinyatakan aman serta terkendali.

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata peran TNI Angkatan Laut dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi potensi bencana, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Diharapkan sinergitas yang sudah terjalin baik ini dapat terus dipertahankan guna meningkatkan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah.

Selaras dengan amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar kehadiran TNI AL tidak hanya berorientasi pada tugas pertahanan semata, namun juga sebagai kekuatan sosial yang senantiasa hadir membantu kesulitan masyarakat. Melalui semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan, demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.