JPU Hadirkan Saksi Sidang Lanjutan Kasus I Nyoman Sudiana Tanggapan Keberatan

. 

 

Samarinda-Rabu 7/1/ 2026 – Sidang lanjutan kasus tuduhan pemalsuan surat terhadap I Nyoman Sudiana yang digelar di Pengadilan Negeri Samarinda hari ini menjadi sorotan, setelah tim pembela mengemukakan kronologi awal perkara dan menyambung argumen dari pernyataan 17 Desember 2025.

 

Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Rustani S.H., M.H., dari Kantor Hukum Rustani & Partners telah membantah tuduhan dan menantang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menunjukkan bukti meyakinkan, dengan menyatakan memiliki bukti pendukung seperti surat notaris, catatan BPN, dan surat keterangan waris sah.

 

Menurut tim pembela, tanah bersangkutan adalah warisan dari kakak kandung I Nyoman Sudiana bernama Abdullah. Pemeriksaan lapangan tahun 2014 oleh 13 pihak terkait telah memastikan keabsahan lokasinya, sehingga Camat menerbitkan surat kepemilikan atas nama Rahol Suti Yaman. Sebagian tanah kemudian dibeli oleh I Nyoman Sudiana dan sisanya dijual kepada pihak ketiga dengan inisial A, dengan proses yang menghasilkan Surat Keterangan Tidak Sengketa tahun 2019.

 

Masalah muncul ketika pihak dengan inisial H mengklaim tanah yang telah dibeli pihak A, yang kemudian mengajukan gugatan tahun 2023. Putusan pengadilan dan Mahkamah Agung Nomor 6355 K/Pdt/2024 telah menetapkan bahwa jual belinya sah dan pihak H telah melakukan perbuatan melawan hukum.

 

Tim pembela juga menunjukkan peta resmi BPN Samarinda tahun 2009 yang membuktikan lokasi tanah milik Abdullah atau pewarisnya benar, dengan menjelaskan bahwa pihak H memang memiliki tanah namun lokasinya berbeda dan terjadi overlapping.

 

Rustani menyampaikan bahwa keterangan saksi pihak lawan tidak konsisten – saksi An (inisial) menyatakan tanah Pak H (inisial) sekaligus dikelilingi dan tidak dikelilingi PT Sarindo. Selain itu, asal-usul kepemilikan tanah Pak H serta klaim terkait PT Sarindo yang diduga mendapat lahan dari Muhammad tidak jelas, karena Muhammad tidak memiliki tanah di lokasi tersebut. Dari sisi hukum, posisi pihak lawan lemah dan tim pembela menganggap memiliki keunggulan sekitar 75%.

 

Ia juga menyebutkan bahwa tim pembela telah meminta seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sejak awal namun belum diberikan, dan pihak terkait menyatakan akan memberikannya besok atas instruksi dari jaksa. Hal ini menyebabkan tim pembela tidak dapat mengajukan pertanyaan komprehensif sesuai Peraturan Wajar (WAP). Tim pembela berharap semua bukti dapat dilengkapi paling lambat hari Rabu, 14 Januari 2026, saat sidang telah dijadwalkan untuk dilanjutkan.

 

"Kami yakin kebenaran akan terlihat jelas dengan dasar putusan yang sudah menetap dan bukti resmi. Kami akan terus menghadirkan bukti dan saksi untuk membuktikan ketidakbersalahan klien kami," tutur Rustani.

 

Kantor Hukum Rustani & Partners adalah firma hukum terkemuka di Samarinda dengan pengalaman menangani kasus dokumen tanah dan keabsahan surat pertanahan. 

Panglima TNI Terima Penganugerahan Distinguished Service Order (DSO) dari Presiden Singapura

(Puspen TNI) Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima penganugerahan Distinguished Service Order (DSO) dari Presiden Singapura Y.M. Tharman Shanmugaratnam, dalam sebuah upacara kehormatan yang berlangsung di kantor Kemenhan Singapura, Rabu (7/01/2026).

Penganugerahan Distinguished Service Order (DSO) merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Singapura kepada tokoh militer asing atas kontribusi dan jasa luar biasa dalam memperkuat hubungan pertahanan serta kerja sama militer dengan Singapura.

Pemberian penghargaan ini mencerminkan tingginya apresiasi Pemerintah Singapura terhadap peran dan komitmen Panglima TNI dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia–Singapura, khususnya di bidang Pertahanan dan Keamanan.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Panglima TNI mengutarakan bahwa penganugerahan ini bukan semata-mata merupakan kehormatan pribadi, melainkan juga merupakan wujud dari hubungan persahabatan, kepercayaan, dan kerja sama yang telah terjalin erat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Singapore Armed Forces (SAF), serta antara kedua negara secara keseluruhan.

Penganugerahan Distinguished Service Order (DSO) ini diharapkan semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Singapura dan mendorong peningkatan kerja sama Pertahanan yang berorientasi pada perdamaian serta stabilitas kawasan Asia Tenggara.

#tniprima

#tnirakyat

#indonesiamaju

Autentikasi:

Kabidpeninter Puspen TNI Letkol Inf. Dedi Akhiruddin, S.A.P., M.Han.

Peran TNI dalam Ketahanan Pangan Mendapat Apresiasi Presiden

(Puspen TNI) Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Indonesia yang diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring. Kegiatan ini terpusat di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. "Hari ini kita mencatat suatu kemenangan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau tergantung bangsa lain," ucap Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, berkat persatuan dan kerja keras seluruh elemen bangsa. "Memang saya beri target 4 tahun swasembada beras swasembada pangan, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak. 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, 1 tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya.

Dari jajaran TNI, sebanyak 29 personel menerima tanda kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional. Di antaranya Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Komandan Kodiklat TNI Letjen TNI Mohammad Naudi Nurdika, Komandan Kodiklat TNI AD, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam II/Sriwijaya, Pangdam III/Siliwangi, Pangdam V/Brawijaya, Pangdam IX/Udayana, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Laut, Panglima Komando Armada Il, Komandan Lanud R. Suryadi Suryadarma dan jajaran TNI lainnya, yang dinilai berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan langkah strategis, serta mengoptimalkan peran satuan jajaran TNI guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia.

Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI

#tniprima

#tnirakyat

#indonesiamaju

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Bhabinkamtibmas Kotabaru Polsek Bekasi Barat Sambangi Kawasan Industri Rawapasung Berikan Edukasi Kepada Para Pekerja

Kota Bekasi - Bhabinkamtibmas Kotabaru Polsek Bekasi Barat, AIPTU Kuzairi, melaksanakan kegiatan sambang ke Kawasan Industri Rawapasung yang berlokasi di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mempererat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat. Kamis, 8 Januari 2026.

Dalam kunjungannya, AIPTU Kuzairi bertemu dengan para pengurus serikat buruh yang berada di kawasan industri tersebut. Pada kesempatan itu, ia memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya pekerja dan pengurus serikat buruh, dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan jangan terprovokasi oleh berita-berita hoax.

Melalui kegiatan sambang ini, diharapkan terjalin sinergi yang baik antara kepolisian dan serikat buruh sehingga situasi kamtibmas di wilayah Bekasi Barat, khususnya di kawasan industri Rawapasung, tetap aman dan kondusif.

Polsek Bekasi Barat Berikan Pelayanan Pengaturan Arus Lalu Lintas Untuk Massa Buruh

Kota Bekasi- Kapolsek Bekasi Barat AKP Dr. H. Wahyudi, SH., MH memimpin langsung pengamanan dan pelayanan kegiatan masyarakat dengan melibatkan personel gabungan dari fungsi Lalu Lintas, Samapta, dan Binmas, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas di sepanjang Jalan KH. Noer Ali hingga kawasan Sumber Arta Kalimalang.

Pengaturan dilakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan seiring melintasnya massa buruh yang bergerak dari wilayah Bekasi menuju Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa.

Kehadiran petugas di lapangan bertujuan menjaga kelancaran arus lalu lintas serta memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif bagi pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.

Polsek Medan Satria Door To Door Wilayah Hukum Polsek Medan Satria Bekasi Kota

Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Medansatria, pada hari Kamis, 08 Januari 2026, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, telah dilaksanakan kegiatan Door to Door System (DDS) dan kunjungan wilayah oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Medansatria.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pondok Ungu RT 02 RW 11, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, dengan melibatkan Aiptu Madaris selaku Bhabinkamtibmas.

Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli kewilayahan sebagai upaya antisipasi terjadinya tindak pidana curat, curas, curanmor, serta kejahatan jalanan lainnya. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga menyampaikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Hasil dari kegiatan tersebut, situasi kamtibmas di wilayah Kelurahan Medansatria terpantau aman, tertib, dan kondusif. 

Masyarakat menyambut baik kehadiran Polri serta merasa lebih nyaman dengan adanya kegiatan patroli dan himbauan yang disampaikan.

Tiga Kabupaten Terdampak Hidrometeorologi, Polri Bergerak Cepat Lakukan Penyelamatan dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

Ternate — Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku Utara. Sedikitnya tercatat satu kejadian banjir bandang, empat kejadian tanah longsor, serta 15 kejadian banjir yang berdampak pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan. Sejak awal kejadian, jajaran Polri langsung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi warga, penyelamatan korban, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Berdasarkan data Polri per 7 Januari 2026, bencana tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, masing-masing dua korban di Kabupaten Halmahera Barat dan satu korban di Kabupaten Halmahera Utara. Selain korban jiwa, ribuan warga terpaksa mengungsi demi keselamatan, dengan jumlah pengungsi mencapai sekitar 5.000 jiwa di Halmahera Barat dan 1.311 jiwa di Halmahera Utara. Sementara itu, kerugian material sementara ditaksir mencapai Rp4,27 miliar dan masih terus didata oleh petugas di lapangan.

Hujan deras yang berlangsung sejak Senin (5/1/2026) hingga Kamis (8/1/2026) dini hari juga berdampak pada infrastruktur vital. Jembatan Ake Aru yang menghubungkan Tobelo–Loloda di Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dilaporkan terputus akibat derasnya arus banjir. Kondisi ini menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik. Polri pun melakukan pengamanan di lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan penanganan dan pemulihan akses.

Di tengah upaya penyelamatan, Polri juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Di Kabupaten Halmahera Barat, Polres setempat bersama pemerintah desa menyalurkan bantuan logistik berupa 1.000 dus mi instan dan 1.000 sak beras ukuran 5 kilogram. Bantuan tersebut didistribusikan secara bertahap ke lokasi terdampak dan tempat pengungsian, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sejak menerima laporan awal bencana, jajaran Polri di Maluku Utara—mulai dari Polsek hingga Polda—langsung diterjunkan ke lokasi terdampak. Fokus penanganan diarahkan pada evakuasi warga di titik rawan, pemberian pertolongan pertama bagi korban luka, pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), serta pembukaan akses jalan yang tertutup banjir dan material longsor. Seluruh langkah dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan medan yang berat.

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., menegaskan bahwa kecepatan dan sinergi menjadi kunci dalam penanganan bencana.

“Personel kami bergerak dari satuan terdekat dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan dan bekerja bersama unsur terkait. Prioritas utama adalah keselamatan warga, penanganan korban, serta memastikan para pengungsi mendapatkan perhatian dan kebutuhan dasar yang layak,” ujarnya.

Untuk mendukung operasi di lapangan, Polri mengerahkan personel dan sarana secara terpadu. Di Kabupaten Halmahera Barat, dikerahkan dua unit truk R6, tiga unit kendaraan R4 double cabin, serta 60 personel Polres Halmahera Barat. Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, Polres setempat menurunkan tiga unit truk R6, empat unit kendaraan R4 double cabin, dan 90 personel guna menjangkau wilayah terdampak hingga ke desa-desa. Dukungan juga diberikan oleh Polres Ternate dengan satu unit truk R6 dan 12 personel Samapta, serta Polresta Tidore Kepulauan dengan satu unit truk R6 dan 12 personel Samapta.

Unsur SAR turut diperkuat oleh Sat Brimob Polda Maluku Utara yang mengerahkan dua unit truk R6, satu unit kendaraan R6 box, satu unit kendaraan R4 double cabin, 10 set peralatan SAR, serta 38 personel Brimob. Di wilayah perairan, Ditpolairud Polda Maluku Utara menurunkan satu unit kapal patroli SBU beserta empat personel ABK untuk pemantauan dan evakuasi.

Dalam penanganan pengungsi, Polda Maluku Utara berkoordinasi dengan Forkopimda dan instansi terkait untuk mendirikan dan mengelola posko pengungsian. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta keamanan terus diupayakan agar tetap terpenuhi. Polri juga menyiagakan jajaran Polres lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Kapolda Maluku Utara turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta empati kepada seluruh masyarakat terdampak. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta menghindari kawasan rawan bencana. Layanan darurat Polri 110 juga disiagakan dan dapat diakses selama 24 jam untuk pelaporan kondisi darurat maupun permintaan bantuan.

Polda Maluku Utara memastikan seluruh jajaran tetap siaga penuh, terus memantau perkembangan situasi, serta bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar proses pemulihan dapat berjalan optimal dan aktivitas warga kembali normal.