View Allnasional

Sosial

Hukum

Latest News

Sabtu, 21 November 2026

Poliran, Upaya Polri Membantu Masyarakat Mengakses Lapangan Pekerjaan

JAKARTA – Polri terus memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan. Program ini memprioritaskan masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan.

“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkap Rudy.

Ia menjelaskan, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendata pencari kerja sekaligus mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, mereka difasilitasi untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain memfasilitasi penempatan kerja, Polri memastikan proses perekrutan berlangsung tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar. Pendataan pencari kerja yang telah tersalurkan juga dikelola melalui dashboard untuk memantau perkembangan dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Rudy turut mengajak dunia usaha memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuannya.

“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif program tersebut. Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program serta peningkatan keterampilan agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya terlihat dari penyelenggaraan kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari penempatan kerja serta keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.

“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.

Jumat Keliling, Kapolsek Pondok Gede Perkuat Silaturahmi dan Berbagi Al-Qur’an di Masjid Al Jauhar Yasfi

KOTA BEKASI – Membangun kedekatan dengan masyarakat tidak cukup hanya melalui tugas pengamanan, tetapi juga melalui silaturahmi, kepedulian, dan kebersamaan. Semangat inilah yang ditunjukkan Kapolsek Pondok Gede AKP Dr. H. Wahyudi, S.H., M.H., saat melaksanakan Sholat Jumat Keliling di Masjid Agung Al Jauhar Yasfi, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026).

Hadir sekitar pukul 11.30 WIB, Kapolsek didampingi Kanit Binmas IPTU Romli, Panit Binmas IPTU Pardi Prasetyo, serta Bhabinkamtibmas Jatimurni Bripka Galih Kunto Aji. Kehadiran jajaran Polsek Pondok Gede tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan komunikasi yang humanis.

Tidak sekadar melaksanakan ibadah berjamaah, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan Al-Qur’an kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al Jauhar Yasfi. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri sekaligus dukungan terhadap kegiatan ibadah dan pembinaan keagamaan di lingkungan masyarakat.

Kapolsek Pondok Gede AKP Dr. H. Wahyudi, S.H., M.H., mengatakan bahwa Jumat Keliling menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah, membangun komunikasi, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

"Polri harus selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya ketika ada persoalan keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kami ingin membangun kedekatan, menjaga kebersamaan, serta menumbuhkan rasa saling percaya antara Polri dan masyarakat. Semoga Al-Qur’an yang kami serahkan dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolsek juga mengajak pengurus masjid, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Menurutnya, lingkungan yang aman dan kondusif dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki kepedulian serta tanggung jawab bersama.

Melalui kegiatan Jumat Keliling, Polsek Pondok Gede terus menghadirkan wajah Polri yang dekat, peduli, dan terbuka terhadap masyarakat.

Polisi Bersama Masyarakat. Hadir bukan sekadar terlihat, tetapi membangun kedekatan, menebar kepedulian, melayani dengan hati, dan memberikan arti bagi masyarakat.

Warga Sambut Hangat Patroli Humanis Ops Damai Cartenz di Puncak Jaya

Puncak Jaya – Upaya menjaga keamanan di wilayah Papua tidak hanya dilakukan melalui patroli, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan kedekatan bersama masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan patroli jalan kaki yang dilaksanakan personel Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 Sektor Puncak Jaya di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (21/11/2026) pagi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Puncak Jaya.

Dalam pelaksanaannya, personel menyusuri kawasan permukiman dan sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas masyarakat. Selain memantau situasi keamanan, petugas juga menyempatkan diri menyapa warga, berkomunikasi dengan masyarakat lanjut usia, serta berinteraksi dengan anak-anak yang ditemui selama patroli.

Kehadiran personel disambut dengan baik oleh masyarakat. Interaksi yang berlangsung secara sederhana tersebut mencerminkan upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara aparat kepolisian dan warga setempat.

Niko Alom salah seorang warga yang ditemui dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas kehadiran personel yang melaksanakan patroli sekaligus menyapa masyarakat.

"Kami senang melihat bapak polisi datang. Terima kasih sudah membuat lingkungan tetap aman," ucapnya. 

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan sekaligus menghadirkan pelayanan kepolisian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata, tetapi juga memastikan kehadiran Polri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami ingin membangun komunikasi dan kedekatan dengan warga melalui pendekatan yang humanis," ucap Kaops.

Menurutnya, pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga upaya menjaga keamanan dapat berjalan beriringan dengan membangun kepercayaan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 Sektor Puncak Jaya terus berupaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat hubungan harmonis dengan warga di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya.

Polri Terapkan Sistem Kendali Tiga Tingkat untuk Amankan Penyeberangan Ketapang saat Nataru

BANYUWANGI – Polri memantapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali berjenjang, pembagian titik pengamanan, serta sinkronisasi layanan penyeberangan. 

Langkah strategis ini ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., saat meninjau kesiapan pelabuhan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Sabtu (21/11/2026).

Rapat ini turut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., unsur TNI, pemerintah daerah, ASDP, KSOP, Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya.

Komjen Pol. Roycke membagi pengendalian operasi menjadi tiga tingkatan yaitu kendali komando oleh Kapolda Jatim, serta kendali taktis dan teknis oleh Kapolres dengan penempatan petugas tetap pada koordinat titik A, B, dan C. 

Komjen Pol. Roycke juga mengingatkan bahwa persiapan matang sejak dini sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kelancaran pada Nataru 2026/2027.

"Pengamanan Natal dan Tahun Baru harus dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan operasi. Pengaturan arus kendaraan, kesiapan kapal, kapasitas dermaga, dan kawasan penyangga harus berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi. Jangan sampai persoalan yang berulang setiap tahun kembali terjadi," tegas Komjen Pol. Roycke.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya langkah kepolisian yang komprehensif dan dapat diterapkan secara nyata. 

Kapolda Jatim mengarahkan agar hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis untuk memperjelas tanggung jawab setiap instansi, termasuk penguatan keterhubungan pos pengamanan dan kawasan penyangga.

Selain mewaspadai cuaca ekstrem dan praktik percaloan tiket, Kapolda Jatim menginisiasi pos "Polisi Bersama Masyarakat" yang terhubung dengan kawasan penyangga (buffer zone).

Sementara itu Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin menekankan perlunya pengaturan kedatangan kendaraan sejak dari jalur akses menuju pelabuhan.

"Buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan. Karena itu, pengaturan pola kedatangan kendaraan harus diselaraskan dengan kapasitas kawasan penyangga, kesiapan dermaga, serta operasional kapal," ujarnya.

Dari sisi operasional, General Manager PT ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto Heriawan memproyeksikan kenaikan mobilitas sebesar tiga persen. 

ASDP menyiapkan 57 kapal reguler dan 14 dermaga pada lintas Ketapang–Gilimanuk dengan target bongkar muat 40 menit serta pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB).

Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Kolonel Marinir Amrul Adriansyah, S.E., M.H., menambahkan perlunya sinkronisasi jadwal kapal untuk mencegah antrean di perairan. 

Rapat juga mematangkan rute alternatif Jangkar–Celukan Bawang dan Tanjungwangi–Celukan Bawang bagi angkutan logistik demi menjamin kelancaran arus penyeberangan Jawa–Bali. (*)

Kunjungan Kapolri ke Banten Berjalan Tertib, Kapasitas Aula Terbatas Tidak Ada Diskriminasi

SERANG - Kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ke Polda Banten pada Jumat (20/11/2026) berjalan tertib dan penuh kehangatan. 

Kegiatan Silaturahmi Kamtibmas bersama ulama se-Provinsi Banten di Aula Gawe Kuta Baluwarti Polda Banten menjadi momentum mempererat sinergi Polri, ulama, dan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, Pejabat Utama Mabes Polri dan Polda Banten, Forkopimda, serta para alim ulama dari berbagai daerah di Banten.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, pengaturan peserta dilakukan secara ketat bukan tanpa alasan. Kapasitas aula yang terbatas membuat panitia hanya dapat mengundang perwakilan sesuai dengan undangan yang telah disiapkan. Hal ini berlaku untuk semua tamu, bukan hanya untuk rekan-rekan media.

"Yang diundang perwakilan saja, karena tempatnya memang terbatas. Kami yang diundang pun memahami, karena acaranya ini silaturahmi, bukan konferensi pers terbuka," ujar salah seorang wartawan yang hadir di lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga membawa tim liputan dari Mabes Polri yang telah bertugas mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari Poliran di Kasemen, Sholat Jumat dan ziarah di Banten Lama, hingga silaturahmi di Mapolda Banten.

Para wartawan yang hadir dengan undangan resmi tetap melaksanakan tugas jurnalistiknya secara profesional, tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya akomodasi. Bagi mereka, kehadiran langsung untuk menyaksikan pesan Kapolri tentang "Polisi Bersama Masyarakat" jauh lebih penting daripada hal-hal di luar tugas liputan.

"Prinsip kami sederhana, kalau diundang kita datang, kita liput, kita tulis apa yang kita lihat. Kalau tidak diundang, kita tetap menghormati kapasitas panitia. Itu etika," tambah wartawan tersebut.

Sementara itu, Bidhumas Polda Banten sebagai penanggung jawab kehumasan telah berupaya mengatur alur liputan agar kegiatan utama tetap khidmat dan tidak terganggu. Pembatasan akses di dalam aula dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban dan kekhidmatan acara yang dihadiri ratusan ulama.

Kunjungan Kapolri ke Banten pun ditutup dengan suasana sejuk. Para ulama menyampaikan dukungan untuk menjaga kamtibmas, dan Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus merajut silaturahmi dengan masyarakat Banten.

Polres Metro Jakarta Timur Siapkan 50 Ton Beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah

*l

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Timur bersama Polsek jajaran menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri untuk Masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta Timur, Jumat (20/11/2026). Sebanyak 50 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Salah satu kegiatan berlangsung di wilayah Rawa Bunga, Jatinegara, dan dihadiri Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Hendri Umar bersama jajaran serta perangkat wilayah. Beras SPHP kemasan lima kilogram dijual seharga Rp55.000 per kantong.

Gerakan Pangan Murah juga dilaksanakan melalui Polsek jajaran, antara lain Kramat Jati, Makasar, Jatinegara, Pasar Rebo, Duren Sawit, Matraman, Pulogadung, Cakung, Cipayung, dan Ciracas. Titik penjualan ditempatkan di lingkungan permukiman, kantor kepolisian, serta lokasi yang mudah dijangkau warga.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan Bulog dan unsur kewilayahan agar distribusi dapat lebih dekat dengan masyarakat.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga sekaligus mendukung upaya bersama menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok di wilayah Jakarta Timur.

Jumat, 20 November 2026

Kapolri Suyudi Bertekad Tertibkan IUP, Gus Falah: Bukti Taat Konstitusi

JAKARTA - Tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia direspons positif oleh Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru. Pria yang akrab disapa Gus Fallah ini menilai tekad Jenderal Suyudi tersebut merupakan langkah penting dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. 

Dia menilai pendataan seluruh IUP yang dilakukan Polri untuk menentukan prioritas penertiban merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Dia menegaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusional. Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan. 

Karena itu, Gus Falah menilai langkah Kapolri mendata seluruh IUP memiliki arti strategis. Pendataan tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, sekaligus menentukan prioritas penertiban secara terukur.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, tekad Kapolri Suyudi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara. 

"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.