JAKARTA – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai langkah Pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak dari kenaikan BBM.
Agus menilai, selama ini banyak masyarakat mampu justru menikmati BBM bersubsidi yang sebetulnya ditujukan untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu pengalihan subsidi BBM ke BLT diharapkan dapat tepat sasaran agar efektif.
“Keputusan tersebut sudah tepat asalkan data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bansos sesuai sasaran," kata Agus.
Senada dengan hal tersebut, Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) , Wisnu Wibowo mengatakan selain penyaluran BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, yang tidak kalah penting adalah menjaga kelancaran pasokan BBM. Tidak hanya bagi konsumen di perkotaan tapi juga mereka yang jauh dari SPBU harus dipastikan bisa mendapatkan BBM dengan mudah.
”Dampak dari penyesuaian harga BBM ini dampaknya bisa berangsur-angsur berkurang tergantung bagaimana kebijakan pemerintah yang mengikuti penyesuaian harga. Kalau kebijakannya tidak tepat, dampaknya bisa terasa sampai akhir tahun,” kata Wisnu.
Di tempat terpisah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Dwini Handayani angkat bicara soal perlunya bantalan sosial yang dilakukan pemerintah.
Dirinya menilai, bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lantaran untuk memenuhi kebutuhan dan daya beli.
"Bantalan sosial menurut saya diperlukan, untuk memastikan penduduk yang terdampak ini dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya," jelas Dwini Handayani di Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Dwini juga mengapresiasi BLT yang diberikan kepada masyarakat. "Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai bentuk tegas pemerintah untuk memastikan hidup masyarakat khususnya yang terdampak tetap memiliki daya beli lebih baik serta wujud keadilan dari pengalihan subsidi," katanya.
Dwini juga mengharapkan kepada pemerintah agar selalu udpate data terkait penerima BLT.
"Yang pastinya, tentu perlu terus ada update data agar dapat meminimal eksklusion dan inclusion error., sehingga yang menerima tepat sesuai kriteria dan diharapkan juga dipastikan bahwa bantalan sosial ini digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar dan bukan untuk kebutuhan yang tidak diperlukan," tutup Dwini.(**)
