Jakarta-Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung diharapkan oleh warga Jakarta khususnya warga Pulau Tidung dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut dengan kedatangan Turis Asing/Lokal untuk mengunjungi Pulau Tidung. Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung merupakan Pelabuhan percontohan di wilayah Kepulauan Seribu. Namun, proyek ini terancam mangkrak akibat ulah dari beberapa oknum BPPBJ Pemprov DKI Jakarta yang berusaha menggagalkan pelelangan Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung (Lanjutan).
DG selaku Kepala Badan BPPBJ DKI Jakarta tidak mau menandatangani usulan pemenang yang diajukan Pokja Kotamadya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang sudah diajukan selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu. DG justru meminta untuk dilakukan lelang ulang supaya PT M bisa menang. Pokja Kotamadya Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu merasa keberatan karena sudah bekerja siang dan malam selama sebulan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap pelelangan ini. Pokja percaya bahwa proses pelelangan paket tersebut sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak perlu dilakukan lelang ulang mengingat waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana.
Menurut Rusmin, S.H., M.H. selaku LSM LGMI, DG tidak berani menolak permintaan SHR
untuk menggagalkan lelang tersebut karena takut akan kehilangan jabatan. Hal tersebut membuatnya melakukan segala cara untuk menggagalkan proyek tersebut meskipun menyalahi aturan hukum.
Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung yang dibiayai menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dari sumber pendanaan: APBD DKI Jakarta - Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Proyek tersebut yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2023 itu akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Proyek tersebut yang menelan biaya sekitar 150 miliar ini merupakan proyek andalan Pemprov DKI Jakarta dan diharapkan bisa meningkatkan kunjungan turis ke Pulau Tidung.
Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung terbagi dalam Dua Tahap pelaksanaan ; Tahap Pertama meliputi : Pembangunan Dermaga 2 dan Gedung Terminal, sedangkan Tahap Kedua meliputi : Penyelesaian Gedung Terminal Dan Lanjutan Perluasan Dermaga 1, Dermaga 3, Kolam Labuh berikut Fasilitas Penunjang, Proyek Tahap Kedua yang rencana akan dilaksanakan mulai pada Bulan Juli 2023, supaya Gedung Terminal 1 bisa beroperasi sesuai dengan rencana pada Bulan Agustus 2023.
Berdasarkan sumber terdekat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, didapatkan informasi bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta marah besar dan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada oknum - oknum pejabat di lingkungan BPPBJ DKI Jakarta yang mengganggu Proyek Revitalisasi Pelabuhan Pulau Tidung. Mengutip pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, “saya tidak akan segan-segan mencopot pejabat yang terbukti korup yang merugikan keuangan negara.”
Rusmin, S.H., M.H. adalah Pegiat Anti Korupsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat LGMI yang berencana akan melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023. Rusmin menuntut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar memproses oknum DG dan SHR, sekaligus mencopotnya karena dipandang akan merusak dan membawa dampak buruk terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
